SUBULUSSALAM – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra di Desa Cipari Pari Timur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, menuai sorotan masyarakat. Sejumlah warga dengan kondisi ekonomi tidak menentu mengaku tidak pernah terdata sebagai penerima bantuan, meski hidup dalam keterbatasan.
Salah seorang warga, Pak Manalu, yang sehari-hari bekerja mencari sapu lidi, mengatakan dirinya tidak pernah menerima BLT Kesra. Padahal, penghasilannya tidak tetap dan hanya bergantung pada hasil kerja harian.
“Kami hidup dari sapu lidi. Kadang ada hasil, kadang tidak sama sekali. Untuk makan pun pas-pasan, tapi bantuan itu tidak pernah kami dapat,” ujar Pak Manalu saat dikonfirmasi media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kondisi serupa juga dialami sejumlah warga lain yang bekerja serabutan, mengumpulkan brondolan sawit, atau tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka berharap bantuan sosial dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, namun justru tidak tercantum dalam daftar penerima.
Di sisi lain, berdasarkan keterangan warga, ditemukan adanya penerima BLT Kesra yang dinilai tidak sesuai kriteria, di antaranya berasal dari unsur anggota perangkat desa, pengusaha, serta kepala sekolah yang memiliki penghasilan tetap.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat bantuan sosial diperuntukkan bagi warga miskin dan rentan yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Kondisi ini dinilai janggal karena pemerintah desa merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi ekonomi warganya, sehingga semestinya mampu melakukan verifikasi dan koreksi data agar bantuan sosial tidak justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
Klarifikasi Pemerintah Desa
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Cipari Pari Timur menjelaskan bahwa data penerima BLT Kesra yang digunakan merupakan data lama yang bersumber dari dinas, dan bukan hasil pengajuan terbaru dari pemerintah desa.
Namun, pernyataan tersebut kembali menuai pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat kondisi ekonomi warga dinilai telah banyak berubah dan seharusnya dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
LP Tipikor Nusantara Dorong Audit
Atas pantauan dan penelusuran anggota tim LP Tipikor Nusantara, Parlin Siburian, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di Desa Cipari Pari Timur.
Dugaan tersebut mencakup penyaluran BLT Kesra yang tidak tepat sasaran, pengelolaan BUMDes, serta penggunaan Dana Desa yang dinilai tidak sesuai ketentuan, sebagaimana keterangan masyarakat setempat.
Atas temuan itu, LP Tipikor Nusantara menyatakan akan menyurati Inspektorat dan Kejaksaan Negeri, dengan tembusan Ombudsman Republik Indonesia, guna mendorong dilakukannya audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut.
Bagi warga seperti Pak Manalu, harapan mereka sederhana. “Kami tidak minta banyak, hanya ingin diperlakukan adil. Kalau bantuan itu untuk orang miskin, tolong lihat kami,” pungkasnya. [PARLINDUNGAN]
