Subulussalam|Tribun News 99 — Tekanan publik terhadap kepemimpinan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin, kian menguat dan memasuki fase yang lebih kritis. Seiring berjalannya waktu, jurang antara janji politik dan realisasi di lapangan dinilai belum menunjukkan tanda-tanda penyempitan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah, ketegasan, dan kapasitas kepemimpinan dalam mengelola pemerintahan daerah yang sarat tantangan, Jum’at (03/04/2026).
Harapan besar yang semula disematkan kepada figur dengan latar belakang ulama muda dan dukungan politik lintas kekuatan kini berhadapan dengan realitas yang tidak sederhana. Alih-alih menghadirkan percepatan, dinamika yang berkembang justru memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan di dalam tubuh birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam praktiknya, keputusan-keputusan strategis dinilai belum sepenuhnya berdiri di atas prinsip profesionalitas, melainkan masih dibayangi oleh kompromi politik yang berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan.
Indikasi tersebut semakin terlihat dari kondisi internal pemerintahan yang belum stabil. Mundurnya sejumlah pejabat eselon II dan III tidak dapat dipandang sebagai dinamika biasa, melainkan sebagai sinyal adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah, hal ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya stabilitas, profesionalitas, dan kinerja aparatur sebagai fondasi pelayanan publik. Ketika birokrasi tidak solid, maka kebijakan yang dihasilkan pun berpotensi kehilangan arah dan konsistensi.
Di sisi lain, hubungan antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga berada dalam sorotan. Dalam situasi yang kompleks, keharmonisan lintas institusi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Kepemimpinan yang kuat dituntut mampu merawat keseimbangan tersebut tanpa terseret oleh kepentingan sempit yang justru memperkeruh keadaan.
Sejumlah program yang telah diluncurkan, termasuk bantuan lahan perkebunan bagi dayah dan kelompok masyarakat miskin ekstrem, memang menjadi catatan positif. Namun pelaksanaannya masih menyisakan problem klasik: ketidaktepatan sasaran dan lemahnya komunikasi kebijakan.
Istilah “miskin ekstrem” yang menjadi basis program belum sepenuhnya dipahami masyarakat, sehingga memicu kebingungan sekaligus potensi kecemburuan sosial. Padahal, kerangka kebijakan ini telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menuntut akurasi data, transparansi, dan koordinasi lintas sektor.
Ketika implementasi tidak sejalan dengan regulasi, maka program yang seharusnya menjadi solusi justru berisiko menjadi sumber persoalan baru.
Namun perhatian publik paling tajam tertuju pada janji utama yang pernah disampaikan secara terbuka: penyelesaian defisit anggaran dan beban utang daerah dalam kurun waktu tertentu.
Komitmen yang bahkan disertai kesiapan mundur jika gagal kini berubah menjadi alat ukur utama kredibilitas kepemimpinan.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, hal ini berkaitan langsung dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan disiplin fiskal, akuntabilitas, dan transparansi sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar.
Kegagalan dalam memenuhi komitmen tersebut tidak hanya berdampak pada angka-angka keuangan, tetapi juga pada runtuhnya kepercayaan publik.
Kritik dari masyarakat sipil pun semakin terbuka. Sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu merangkul kekuatan eksternal seperti insan pers, LSM, dan pelaku ekonomi kreatif. Dalam era keterbukaan, sikap eksklusif atau tertutup hanya akan mempersempit ruang dialog dan memperlemah kontrol sosial.
Padahal, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat merupakan bagian penting dari prinsip good governance yang menempatkan partisipasi publik sebagai pilar utama.
Di tengah situasi ini, publik Subulussalam tidak lagi menuntut janji baru. Mereka menuntut bukti.
Kejelasan arah, keberanian mengambil keputusan, serta konsistensi dalam menjalankan komitmen menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Kepemimpinan tidak cukup diukur dari narasi dan simbol, tetapi dari kemampuan menghadirkan perubahan nyata di tengah tekanan yang ada.
Waktu terus berjalan, dan ruang toleransi publik memiliki batas. Ketika janji tidak berbanding lurus dengan realisasi, maka legitimasi akan tergerus secara perlahan. Pada titik itulah, kepemimpinan benar-benar diuji—bukan oleh retorika politik, melainkan oleh kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. [Parlindungan]
