Sidoarjo,Jatim |Tribun News 99 – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, politik, serta keamanan yang berpotensi terjadi di daerah. Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang digelar di Jawa Timur, Kamis (02/07/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan berbagai capaian serta kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas wilayah. Selain memaparkan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan umum, Pemprov Jawa Timur juga menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan hasil pemaparan, Pemprov Jawa Timur bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai telah memiliki kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu 2029 beserta berbagai dinamika yang kemungkinan akan muncul selama proses penyelenggaraannya.
Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian yang telah diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, termasuk keberhasilannya menekan angka pengangguran yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki tantangan yang tidak ringan karena merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kepadatan penduduk tersebut melahirkan beragam dinamika sosial, ekonomi, maupun politik yang membutuhkan penanganan secara terpadu.
Meski demikian, kata Aang, kolaborasi yang selama ini terbangun antara Forkopimda Jawa Timur dengan seluruh unsur pemerintah daerah dinilai mampu menghasilkan berbagai solusi dalam menghadapi persoalan yang berkembang.
Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus patut menjadi contoh bagi provinsi lain.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian bersama.
Salah satunya adalah aksi unjuk rasa mahasiswa yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, berbagai aksi tersebut sejauh ini mampu dikelola secara baik melalui koordinasi yang solid sehingga situasi tetap terkendali meskipun pada beberapa kesempatan masih terjadi tindakan anarkis dalam skala terbatas.
Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri RI yang ditandai dengan prosesi pembukaan simbolis. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta penyerahan cinderamata dari Kementerian Dalam Negeri kepada jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas sinergi yang telah terjalin.
Selanjutnya, peserta mengikuti diskusi dan dialog interaktif yang dipandu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, Fredik Suharto, S.Sos., MM. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian maupun aparat penegak hukum dan TNI.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Abas Supriyadi, S.Sos., M.AP., memaparkan materi mengenai kebijakan nasional di bidang politik dan keamanan dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Sementara itu, Staf Ahli Militer Selain Perang Pangdam V/Brawijaya, Kolonel Inf. Sugiyatmono, S.H., M.H., yang mewakili Pangdam V/Brawijaya, menjelaskan peran strategis TNI dalam mendukung Forkopimda menjaga stabilitas wilayah serta memperkuat ketahanan nasional di daerah.
Dari unsur Kepolisian, Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Martin Luther Alexander Carolus Makalew, mewakili Kapolda Jawa Timur, menyampaikan materi mengenai peran Polri sebagai mitra strategis Forkopimda dalam menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.
Adapun Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sudarto, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menekankan pentingnya penguatan sinergi Forkopimda dalam mitigasi risiko hukum sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah.
Menutup rangkaian kegiatan, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri RI menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan amanat langsung Presiden Republik Indonesia.
Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara kolaboratif bersama Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan maupun penanganan konflik sosial dapat berjalan efektif.
Ia juga mengingatkan masih adanya sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian di Jawa Timur, di antaranya konflik agraria di wilayah Pasuruan serta ancaman peredaran narkotika yang belakangan menjadi sorotan setelah ditemukannya dua kontainer berisi ganja.
Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa kewaspadaan dini harus terus diperkuat oleh seluruh unsur pemerintah daerah.
Menurutnya, perkembangan situasi di setiap daerah berlangsung sangat dinamis sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, langkah antisipasi, deteksi dini, koordinasi lintas sektor, serta pencegahan harus terus ditingkatkan agar stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kondusivitas wilayah tetap terjaga.
Kegiatan ditutup sekitar pukul 12.00 WIB.
Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib, aman, dan lancar serta menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas Jawa Timur sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum dan kesiapan menghadapi Pemilu Tahun 2029. [Hilal]
