Tulungagung|Tribun News 99 – Tulungagung kembali dihadapkan pada persoalan mendasar yang selama ini kerap luput dari perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Di tengah berbagai capaian pembangunan, masih terdapat puluhan ribu penyandang disabilitas yang membutuhkan akses layanan yang lebih layak, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Kondisi tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Forum ini menjadi ruang khusus bagi kelompok rentan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah daerah agar tidak tenggelam di tengah agenda pembangunan yang lebih luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan pembangunan yang berkeadilan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik dan ekonomi semata, melainkan harus memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi. Menurutnya, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang tidak boleh ditinggalkan.
Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan yang dihadapi. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai sekitar 1,142 juta jiwa dengan komposisi perempuan hampir setengah dari total penduduk. Namun dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan ekonomi, keterlibatan politik, hingga ruang partisipasi publik yang setara.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2025, ratusan laporan tercatat masuk melalui berbagai saluran layanan perlindungan. Kasus yang paling banyak dilaporkan meliputi kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun penelantaran.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lingkungan keluarga.
Di sisi lain, hasil kajian perencanaan daerah menunjukkan terdapat sekitar 34 ribu penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung yang masih membutuhkan dukungan lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan.
Kebutuhan tersebut mencakup akses pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas publik yang ramah disabilitas, alat bantu penunjang aktivitas, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan dan pengembangan keterampilan untuk mendukung kemandirian ekonomi.
Pemerintah daerah menilai persoalan disabilitas tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan bantuan sosial. Dibutuhkan kebijakan yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan.
Karena itu, penguatan deteksi dini disabilitas, perluasan akses pendidikan inklusif, pemanfaatan teknologi informasi, pembangunan infrastruktur yang aksesibel, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari agenda yang terus didorong.
Dalam arahannya, Ahmad Baharudin juga mengingatkan pentingnya menghapus stigma sosial yang masih melekat terhadap penyandang disabilitas. Ia menilai diskriminasi dan pengucilan justru menjadi hambatan terbesar dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif.
Setiap individu, terlepas dari kondisi fisiknya, memiliki potensi dan kemampuan yang dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah apabila diberikan kesempatan yang sama.
Menurutnya, forum Musrenbang reguler selama ini belum sepenuhnya mampu menampung kebutuhan spesifik kelompok rentan.
Karena itu, Muspadi dirancang sebagai mekanisme khusus yang memungkinkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Pelaksanaan Muspadi 2026 melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai organisasi perempuan, komunitas penyandang disabilitas, pemerhati anak, akademisi, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Forum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya infrastruktur atau meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh sejauh mana kelompok yang paling rentan dapat merasakan manfaatnya secara nyata.
Ketika perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan, ketika anak-anak masih menjadi korban kekerasan, dan ketika penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh akses yang setara, maka pekerjaan pembangunan belum dapat dikatakan selesai.
Melalui Muspadi 2026, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap lahir berbagai usulan dan rekomendasi yang mampu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Tujuannya bukan sekadar memenuhi target perencanaan, melainkan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan daerah, sehingga cita-cita mewujudkan Tulungagung yang inklusif, berkeadilan, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. [Hilal]
