Pasuruan|Tribun News 99 – Jalur Pantai Utara (Pantura) yang menghubungkan Kabupaten Pasuruan dengan Kabupaten Probolinggo lumpuh total dari dua arah setelah ratusan warga memblokade badan jalan di depan Markas Komando Latihan Korps Marinir (Mako Kolatmar) Grati, Kabupaten Pasuruan, Kamis (23/7/2026).
Aksi tersebut dipicu keresahan warga yang mengaku kembali menghadapi insiden dugaan peluru nyasar yang diduga berkaitan dengan aktivitas latihan militer di kawasan tersebut. Kemacetan panjang tak terhindarkan. Aktivitas transportasi barang dan mobilitas masyarakat terganggu selama berjam-jam, sementara aparat kepolisian berupaya mengendalikan situasi dan mengalihkan arus kendaraan ke jalan tol.
Aksi berlangsung sejak sekitar pukul 11.00 WIB. Massa yang berasal dari Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, bersama sejumlah warga dari desa sekitar, memusatkan aksi di depan gerbang Mako Kolatmar. Tidak hanya menutup jalur utama Pantura, mereka juga melakukan pemblokiran di kawasan pertigaan Semambung yang menjadi akses menuju Gerbang Tol Grati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, arus kendaraan dari arah Surabaya menuju Probolinggo maupun sebaliknya terhenti total.
Warga menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kekhawatiran yang terus berulang terhadap keselamatan mereka.
Menurut keterangan Sekretaris Desa Alastlogo, Sugianto, masyarakat kembali dikejutkan oleh adanya proyektil yang diduga mengenai kawasan permukiman. Peristiwa itu, kata dia, menambah rasa takut warga karena aktivitas latihan militer disebut berlangsung tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka.
Sugianto mengatakan keresahan masyarakat meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah muncul laporan mengenai benda yang diduga proyektil menembus bagian atap rumah warga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian tersebut dinilai telah menciptakan rasa tidak aman.
Karena itu, warga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan latihan agar keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi benar-benar menjadi perhatian.
Informasi mengenai tidak adanya korban jiwa juga disampaikan pihak Kepolisian Resor Pasuruan Kota. Kendati demikian, aparat tetap melakukan pendataan dan pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan berkembangnya situasi.
Hingga aksi berlangsung, warga tetap bertahan di badan jalan sambil menunggu adanya perwakilan dari pihak Mako Kolatmar yang bersedia menemui mereka dan memberikan penjelasan atas tuntutan yang disampaikan.
Dampak aksi tersebut segera meluas ke sektor transportasi. Truk logistik, bus antarkota, kendaraan pribadi, hingga angkutan barang terjebak dalam antrean panjang. Sejumlah pengemudi memilih mematikan mesin kendaraan karena arus lalu lintas sama sekali tidak bergerak.
Kemacetan yang mengular di kedua arah menyebabkan waktu tempuh meningkat drastis dan mengganggu distribusi barang di jalur Pantura yang selama ini menjadi salah satu urat nadi transportasi di Jawa Timur.
Berdasarkan laporan petugas di lapangan, antrean kendaraan mencapai sekitar tiga kilometer dari masing-masing arah.
Petugas kepolisian bersama Dinas Perhubungan segera menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengarahkan kendaraan, terutama kendaraan berat dan roda empat, untuk menggunakan Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo sebagai jalur alternatif hingga situasi di lokasi kembali kondusif.
Sejumlah personel kepolisian tampak melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus kendaraan yang masih berupaya melintas di sekitar lokasi. Petugas juga mengimbau pengguna jalan agar tidak memaksakan diri melewati kawasan Grati selama aksi berlangsung guna menghindari penumpukan kendaraan yang lebih panjang.
Hingga berita ini disusun, aksi unjuk rasa masih berlangsung dan proses komunikasi antara warga dengan pihak terkait terus diupayakan. Belum ada keterangan resmi dari pihak Mako Kolatmar mengenai tuntutan yang disampaikan massa maupun penjelasan terkait dugaan peluru nyasar yang menjadi pemicu aksi tersebut.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya penanganan yang cepat, terbuka, dan berbasis fakta terhadap setiap laporan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, kelancaran lalu lintas di jalur strategis nasional juga memerlukan penyelesaian yang mengedepankan dialog sehingga aspirasi warga dapat didengar tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kepentingan publik. [Hilal]
