Tulungagung| Tribun News 99 – Jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali bergeser. Sebanyak 21 pejabat eselon II resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Plt Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (8/10).
Rotasi ini bukan sekadar pergantian kursi birokrasi. Pemkab Tulungagung menegaskan bahwa para pejabat yang mendapat posisi baru kini dibebani tuntutan untuk segera menunjukkan kinerja nyata.
Pelantikan tersebut merupakan hasil uji kompetensi antarpejabat pimpinan tinggi pratama yang digelar pada awal September 2026. Penempatan pejabat disebut mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kinerja, pendidikan, rekam jejak, kompetensi teknis dan manajerial, kompetensi sosial kultural, hingga integritas dan moralitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proses tersebut juga telah memperoleh rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.
Ahmad Baharudin menegaskan, mutasi antarjabatan merupakan bagian dari manajemen pemerintahan. Langkah tersebut diarahkan untuk menyegarkan birokrasi, menata organisasi sekaligus memperluas pengalaman dan pengembangan karier aparatur.
Para pejabat diminta tidak berlama-lama beradaptasi. Mulai Senin, mereka harus sudah berada di perangkat daerah masing-masing dan melakukan konsolidasi internal.
Perhatian khusus diarahkan pada pelaksanaan program, identifikasi kegiatan yang harus segera dikerjakan, serta optimalisasi penyerapan anggaran pada sisa tahun anggaran 2026.
“Mulai hari Senin saudara sudah berada di perangkat daerah yang baru dan diharapkan untuk segera melakukan konsolidasi fokus pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah baru khususnya dalam memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal,” kata Baharudin.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa rotasi jabatan tidak berhenti pada seremoni pelantikan. Para pejabat dituntut membuktikan bahwa perpindahan posisi mampu menghasilkan perubahan kinerja organisasi.
Dirinya bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar peningkatan status di lingkungan birokrasi.
“Jabatan adalah sebuah pemberian tanggung jawab dari pemerintah pimpinan dan masyarakat kepada saudara yang harus dibuktikan secara nyata melalui prestasi dan kinerja,” tegasnya.
Para kepala perangkat daerah juga diminta tampil sebagai teladan sekaligus penggerak organisasi. Mereka dituntut mampu menjadi mitra, inspirator, dan motivator bagi jajaran di bawahnya, serta mengarahkan organisasi untuk mencapai visi dan misi daerah.
Berikut 21 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik beserta jabatan barunya:
1. Dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., M.Kes. (Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.)
2. Wahid Masrur, S.Sos., M.M. (Kepala Dinas Ketahanan Pangan.)
3. Drs. Trangono Dibyo Harsono, M.M. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.)
4. Drs. Suyanto, M.M. (Kepala Dinas Perikanan.)
5. Sudarmaji, S.Sos., M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan.)
6. Soni Welly Ahmadi, S.S.T.P., M.M. (Kepala Dinas Perhubungan.)
7. Suroto, S.Sos., M.M. (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.)
8. Robinson Parsaoran Nadeak, S.H., M.H. (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.)
9. Muhammad Ardian Candra, S.S.T.P. (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.)
10. Dr. dr. Kasil Rahmat, M.M., M.R.S. (Direktur RSUD dr. Iskak.)
11. Drs. Yohanes Bagus Kuncoro, M.Si. (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.)
12. Iswahyudi, S.I.P., M.Si. (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.)
13. Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si. (Kepala Badan Pendapatan Daerah.)
14. Galih Nusantara, S.S.T.P., M.M. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.)
15. Esti Purwanti, S.H., M.H. (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.)
16. Erwin Novianto, S.T., M.T. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.)
17. Dwi Hari Subagyo, S.S.T.P., M.Si. (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.)
18. Anang Prastistianto, S.T., M.Si. (Kepala Dinas Lingkungan Hidup.)
19. Agus Prijanto Utomo, S.E. (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.)
20. Drs. Bagus Kuncoro, S.Sos., M.Si. (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.)
21. Ahmad Mugiyono, S.S.T.P., M.M. (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.)
Pihaknya berharap perubahan komposisi pimpinan perangkat daerah tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja Pemkab Tulungagung.
Targetnya jelas, perangkat daerah harus mampu bekerja lebih efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, seluruh ASN kembali diingatkan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi orientasi utama.
Dengan demikian, setelah 21 pejabat menempati kursi barunya, publik tinggal menunggu pembuktiannya, seberapa jauh rotasi birokrasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi kinerja yang benar-benar terasa di tengah masyarakat. (Hilal)
