Tulungagung|Tribun News 99 – Tahun ajaran 2026/2027 menghadirkan ironi di dunia pendidikan nasional. Di sejumlah daerah, sekolah dasar negeri yang selama puluhan tahun menjadi tumpuan masyarakat kini menghadapi kenyataan pahit: ruang kelas kosong, jumlah peserta didik baru terus menurun, bahkan ada sekolah yang hanya menerima satu murid dan beberapa lainnya tidak memperoleh siswa baru sama sekali.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pendidikan ketika di saat yang sama pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena ini terlihat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berdasarkan data pemerintah daerah, sedikitnya empat sekolah dasar negeri tidak mendapatkan murid baru pada penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026/2027.
Beberapa sekolah lainnya hanya menerima satu hingga tiga siswa. Situasi serupa juga terjadi di Kota Malang, di mana puluhan sekolah dasar negeri masih mengalami kekurangan peserta didik baru.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya terjadi di satu wilayah, melainkan menjadi gejala yang mulai terlihat di berbagai daerah, termasuk di Pulau Jawa yang selama ini memiliki kepadatan penduduk dan akses pendidikan relatif lebih baik dibanding banyak daerah lain.
Menurunnya jumlah siswa di sekolah negeri menjadi tantangan serius yang tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan administrasi penerimaan peserta didik.
Di balik bangku-bangku yang kosong terdapat persoalan yang lebih kompleks, mulai dari perubahan demografi, menurunnya angka kelahiran di sejumlah wilayah, perpindahan penduduk, hingga meningkatnya pilihan masyarakat terhadap sekolah swasta yang dinilai menawarkan program pendidikan, kedisiplinan, pelayanan, maupun pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan harapan sebagian orang tua.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah justru memperkenalkan program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kelompok rentan. Program tersebut memiliki tujuan sosial yang penting, yakni memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar serta mendukung upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Namun, muncul pandangan dari sejumlah kalangan yang mempertanyakan apakah pembangunan program baru seharusnya didahului dengan upaya mengoptimalkan sekolah negeri yang telah tersedia, terutama di daerah yang mengalami penurunan jumlah murid.
Pandangan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa banyak sekolah negeri telah memiliki gedung, tenaga pendidik, sarana dasar, dan pengalaman panjang dalam menyelenggarakan pendidikan.
Menurut sejumlah pemerhati pendidikan, revitalisasi sekolah yang telah ada dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan yang layak dipertimbangkan, baik melalui peningkatan kualitas pembelajaran, perbaikan fasilitas, penguatan kompetensi guru, maupun penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Persoalan semakin kompleks ketika pemerintah daerah mulai membahas opsi regrouping atau penggabungan sekolah yang kekurangan murid. Langkah tersebut memang dapat menjadi solusi administratif untuk efisiensi pengelolaan sekolah. Namun sejumlah pengamat menilai penggabungan sekolah tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar apabila faktor penyebab berkurangnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri tidak ikut dibenahi.
Mutu pendidikan, kualitas layanan, komunikasi dengan orang tua, keamanan lingkungan sekolah, hingga inovasi pembelajaran dinilai menjadi faktor yang turut memengaruhi pilihan masyarakat.
Sejumlah orang tua juga mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan sekolah bagi anak mereka. Selain jarak dan biaya, kualitas proses belajar, pembinaan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, serta kepercayaan terhadap pengelolaan sekolah menjadi pertimbangan penting. Perubahan preferensi tersebut menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui evaluasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh.
Pendidikan pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan kesinambungan kebijakan. Karena itu, berbagai kalangan berharap setiap program baru yang diluncurkan pemerintah dapat berjalan seiring dengan penguatan lembaga pendidikan yang telah ada, bukan dipersepsikan sebagai pengganti atau mengabaikan sekolah negeri yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
Pemerintah memiliki ruang untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor penyebab menurunnya jumlah peserta didik di sekolah negeri, mulai dari distribusi penduduk, efektivitas sistem penerimaan murid, pemerataan kualitas pendidikan, hingga kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga setiap sekolah negeri tetap memiliki kesempatan berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
Pada akhirnya, tantangan pendidikan nasional bukan hanya menghadirkan program baru, melainkan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan yang bermutu tanpa membedakan status sekolah.
Bangunan sekolah yang berdiri megah tidak akan memiliki arti apabila ruang-ruang kelas kehilangan peserta didik. Sebaliknya, sekolah yang hidup dengan guru berkualitas, lingkungan belajar yang baik, dan kepercayaan masyarakat akan menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi Indonesia menuju cita-cita pembangunan jangka panjang. [Hilal]
